Rp 400 Juta per Desa di Banyuasin dari APBD, FITRA – Pemkab Gagas  Begini

Beritatotal – Alokasi dana desa yang dianggarkan pemerintah, sangat diharap pemanfaatannya tepat sasaran terutama ke kelompok marginal di pedesaan.

Untuk itulah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar program perencanaan penganggaran responsif gender, kepada perangkat desa di Kabupaten Banyuasin. Program dimaksud dimulai Juli hingga Desember mendatang.

Menurut Deputi Program Seknas FITRA, Misbah Hasan, program ini digagas pihaknya dan didukung penuh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

“Kedepannya (pemanfaatan dana desa, red) lebih menyasar kaum perempuan, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, atau kaum yang kami sebut marginal,” katanya, Selasa (25/7).

Disambung Misbah, APBD Kabupaten Banyuasin saat ini mencapai Rp 1,8 triliun. Dari jumlah itu sebanyak Rp 112,8 miliar merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperuntukan bagi 228 desa di kabupaten ini.

Besarnya penganggaran mencapai lebih Ro 100 M tersebut, menurut Misbah terbilang sangat statregis, untuk memberi manfaat bagi masyarakat kategori kelompok marginal yang rentan terhadap tindak kekerasan.

“Dari penganggaran yang ada, artinya setiap desa mendapat sekitar Rp 391,8 atau sekitar Rp 400 juta. Ditambah lagi uang retribusi yang dikelola daerah, sebesar Rp 6,8 miliar. Plus dana desa dari APBN, jadi setiap desa itu mendapat Rp sekitar Rp 1,5 miliar per tahun dana desanya,” bebernya.

Pihaknya berharap anggaran tersebut dapat dikelola dengan baik mendahulukan program prioritas menyasar kaum marginal di desa. Misalnya, jelas dia, dapat dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

“Dari data yang ada, angka kekerasan pada perempuan cukup tinggi, hingga sekarang saja ada 31 kasus. Mayoritas kasus pelecehan seksual,” ujarnya.

Selain sektor itu, yang perlu disoroti yaitu sektor kesehatan dan pendidikan, Kedua sektor ini dalam pandangan FITRA masih banyak masyarakat yang tinggal di desa belum utuh menikmatnya.

“Di desa rata-rata pendidikannya hanya 7 tahun. Jadi sampai kelas 1 SMP tidak melanjutkan,” ungkapnya.

Sementara itu Koordinator FITRA Sumsel, Nunik Handayani mengatakan, pada program ini FITRA akan memberikan training, pelatihan dan pembinaan kepada perangkat desa menyusun perencanaan dan penganggaran dana desanya.

“Program ini akan dilakukan di tingkat kabupaten melalui pelatihan bagi SKPD-SKPD serta pendampingan di level desa dalam pengelolaan dana desa,” Nuniek. (aly)